Kenaikan Anggaran Kesehatan: Harapan SDM Sehat dan Produktif

Salah satu tujuan utama anggaran layanan kesehatan adalah untuk menurunkan prevalensi stunting yang terus menurun sejak 2014.

Dari 37 persen pada 2014 menjadi 22,2 persen (2021), dan 21,6 persen pada 2023, lapor Kementerian Kesehatan Indonesia. Target pemerintah adalah prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperluas pelayanan anak stunting di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, memperkuat sinergi berbagai lembaga baik pusat, daerah, dan swasta.

Nota anggaran juga menyatakan bahwa alokasi anggaran akan mendukung pengalihan pelayanan kesehatan primer yang bersifat promotif dan preventif, seperti pengobatan ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronis.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi laju peningkatan angka kelahiran.
Untuk itu, Pemerintah menargetkan penurunan angka kesuburan atau Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 anak per perempuan pada 2024, dari 2,26 anak per perempuan pada 2020 dan 1,97 per anak perempuan pada 2045.

Alokasi anggaran tersebut juga bertujuan mendukung transformasi layanan rujukan melalui pemerataan akses terhadap prioritas kesehatan yang lebih baik, khususnya dalam pengobatan penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit ginjal.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah mendirikan 15 rumah sakit besar untuk memperkuat layanan rujukan di daerah terpencil dan 16 rumah sakit vertikal yang bekerja sama dengan organisasi dan rumah sakit internasional.

Pemerintah juga menargetkan 2.939 dari 3.122 rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini, tidak termasuk 42 RS Jiwa, 52 RS Pratama Kelas D, dan 89 RS Covid, akan mengadopsi Sistem Klasifikasi Rumah Sakit Standar (KRIS) pada 2025.

Pemerintah terus mendorong inovasi untuk memasukkan peralatan kesehatan rumah dan produk rumah tangga ke dalam pembelian barang dan jasa.

Terkait hal tersebut, Kementerian Perindustrian memperkirakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor produk farmasi akan menurun signifikan hingga 2024.

Nilai impor penurunan impor produksi farmasi diharapkan akan menurun sebesar 20,52 persen, sehingga ketergantungan terhadap impor akan berkurang hingga 74 persen.

Kementerian Kesehatan juga menyetujui anggaran untuk reformasi sistem keuangan. Termasuk motivasi tenaga kesehatan dan perluasan pelayanan sosial pada sistem jaminan kesehatan (JKN) sesuai Peraturan No. 3 Menteri Kesehatan pada tahun 2023.

Alokasi anggaran juga akan disalurkan pada sektor transformasi sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dengan memperluas jangkauan tenaga kesehatan.

Menurut Ombudsman RI, ada urgensi yang tinggi untuk mengubah sumber daya manusia di bidang kesehatan saat ini. Sebab, BPS menemukan sebanyak 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki SDM yang lengkap sesuai profesinya.

Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas di Indonesia.