Ombudsman juga mencatat dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter. (www.liputan6.com, 27 September 2023).
Selanjutnya alokasi anggaran akan diarahkan untuk implementasi perubahan teknologi kesehatan.
Terkait perubahan teknologi kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan talenta Indonesia harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi industri kesehatan yang maju dan pesat, tidak hanya pada sektor rumah sakit, namun juga pada teknologi farmasi.
Tentu saja, anggaran kesehatan yang semakin besar akan menambah beban APBN. Namun peningkatan anggaran seringkali berbenturan dengan ketersediaan dana perbendaharaan.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus mempertimbangkan alternatif untuk mengatasi keterbatasan sumber keuangan untuk mencapai tujuan jaminan kesehatan universal.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pilihan paling mendasar yang harus diambil oleh pemerintah adalah membuat anggaran kesehatan berdasarkan hasil, bukan berdasarkan pengeluaran wajib.
Selanjutnya, menghimpun dana masyarakat dalam negeri sangatlah penting. Perlu diingat bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai kemajuan signifikan menuju jaminan kesehatan universal atau universal health coverage (UHC)) tanpa meningkatkan pendapatan pemerintah.
Artinya, penerapan sistem perpajakan dalam negeri yang efisien sangat penting untuk mendukung perluasan pembebasan pajak dalam rangka implementasi agenda universal healt coverage (UHC).
Menurut WHO, pemerintah dapat memilih cara alternatif untuk memperkuat anggaran kesehatan dengan membuka partisipasi masyarakat, seperti pihak swasta atau filantropi.
Hal penting lainnya yang perlu dikembangkan pemerintah adalah penerapan strategi pengelolaan anggaran kesehatan yang mengedepankan transparansi, efisiensi dan relevansi.
Dari segi efisiensi, pemerintah harus menetapkan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan sektor kesehatan.
Selain itu, pemerintah harus mengambil pendekatan bertahap dalam membangun fasilitas dan mengembangkan layanan kesehatan.
Hal penting lainnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah menganggarkan layanan kesehatan berdasarkan efisiensi, bukan belanja wajib
Strategi anggaran yang baik berkaitan langsung dengan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Dengan strategi perluasan anggaran, kami berharap Kementerian Kesehatan mampu mencapai tujuan pembangunan kesehatan terutama dalam pelaksanaan program promotif dan preventif, yaitu: dalam mencegah masyarakat sakit dan sebagai sumber daya manusia yang sehat dan produktif.