PB PGI: Tantangan Transformasi Kesehatan di Tengah Ego Sektoral

KOMPAS.com - Pelantikan Pengurus Besar Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia (PB PGI) 2023-2026 menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Dalam siaran pers yang diterima oleh KOMPAS.com, Selasa (7/1/2025), Ketua PB PGI, Prof. Dr. Ari Fahrial Syam, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi serta harapan ke depan.

Baca juga: Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis: Perlukah Jadi Prioritas?

Transformasi kesehatan yang masih tersendat

Pentingnya kerja sama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah, menjadi sorotan utama. Namun, upaya kolaborasi tersebut dinilai belum berjalan optimal.

Ego sektoral masih menjadi kendala dalam pembangunan kesehatan saat ini.

Transformasi kesehatan yang terdiri dari enam pilar utama, seperti layanan primer dan rujukan, ketahanan kesehatan, serta teknologi, masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya.

Konsistensi dalam menerapkan konsep Sistem Kesehatan Akademik (AHS) yang telah dirintis sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menjadi perhatian.

Jika dijalankan dengan baik, AHS dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, hingga riset inovatif yang berdampak positif pada pelayanan kesehatan.

Baca juga: IDI: Bahaya Praktik Estetik Ilegal, Edukasi dan Pengawasan Jadi Kunci

Pentingnya kemandirian kesehatan

Sebagai organisasi profesi, PB PGI aktif meningkatkan kapasitas dokter melalui program pendidikan medis berkelanjutan, riset multisenter, serta edukasi masyarakat.

Organisasi ini juga rutin memperbarui konsensus di bidang gastroenterologi berbasis bukti untuk menjadi panduan tenaga medis.

Peningkatan kemandirian dalam pembuatan obat, vaksin, dan alat kesehatan menjadi perhatian utama.

Beberapa produk farmasi lokal telah diterima di negara tetangga. Namun, Indonesia masih mengimpor aksesori untuk tindakan endoskopi saluran cerna.

Pemerintah perlu mendorong inovasi lokal yang berkualitas agar dapat bersaing dengan produk luar negeri.

Regulasi yang kuat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Dengan langkah bersama, pembangunan kesehatan diharapkan dapat berjalan lebih baik demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat.