Ketika Ruang Pemeriksaan Pasien Tak Lagi Aman

DUA kasus terbaru yang muncul di Indonesia membuka luka yang tak bisa dibungkam dengan alasan prosedur atau nama baik institusi.

Dua kasus terbaru, yakni dugaan pelecehan oleh dokter kandungan di Garut dan pemerkosaan oleh dokter residen di RSHS Bandung.

Keduanya memiliki pola sama, yaitu tindakan tidak senonoh yang terjadi dalam ruang tertutup, di balut kewenangan medis, dan berlindung di balik diamnya desain ruang dan sistem pelaporan.

Namun, apa yang luput dibicarakan publik, bahkan regulator? Arsitektur ruang, baik ruang pemeriksaan, ruang tindakan, bahkan ruang tunggu berperan besar dalam memperkuat relasi yang timpang antara tenaga medis dan pasien.

Di ruang inilah, tubuh manusia tak hanya diperiksa, tetapi juga berpotensi diobjektifikasi dan dilanggar.

Baca juga: Penangguhan PPDS Anestesi RS Hasan Sadikin dan Tanggung Jawab Sistemik

Ruang medis dan ilusi netralitas

Ruang medis di Indonesia masih dianggap netral, steril, bahkan suci. Namun, dalam realitas sosial, ruang itu adalah arena dominasi, bukan semata-mata karena keahlian dokter, tetapi karena desain yang membuat pasien kehilangan kontrol.

Pasien yang berbaring dalam posisi litotomi, tak bisa melihat tangan dokter. Tirai yang menutup wajah pasien dari alat, layar, dan bahkan pendamping.

Pintu yang tertutup rapat tanpa jendela. Tidak ada alarm. Tidak ada jeda untuk verbal consent di setiap tahap tindakan.

Ini bukan ruang penyembuhan. Ini adalah ruang kosong dari pertanggungjawaban.

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjamin hak pasien atas privasi, persetujuan tindakan, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi.

SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) mengatur bahwa rumah sakit harus menghormati kebutuhan privasi pasien dalam pemeriksaan.

Namun, tidak satu pun regulasi bicara tentang desain ruang sebagai alat pencegah kekerasan. Tidak ada kewajiban ruang untuk memiliki buffer zone, cermin reflektif, tombol panik, atau SOP verbal dalam USG transvaginal.

Regulasi kita menganggap etik dan moral cukup mengawal ruang. Padahal justru dalam diamnya ruang, predator bersembunyi.

Ketika teori kriminologi berbicara tentang kontrol sosial sebagai benteng terakhir, sistem hukum Indonesia justru memercayakan perlindungan korban kepada keheningan prosedur administratif.

Kita belum memiliki regulasi eksplisit yang mempersoalkan bagaimana ruang dapat memperkuat atau melumpuhkan mekanisme etik. Ini adalah lubang hitam legislasi.

Di Amerika Serikat dan Kanada, pendekatan trauma-informed design mulai diterapkan di klinik dan rumah sakit.

Baca juga: Residen Tanpa Nurani, Rumah Sakit Tanpa Pengawasan

Family Tree Clinic di Minneapolis merancang ruang pemeriksaan ginekologi dengan pintu buram, pencahayaan lembut, dan area pendamping yang terintegrasi.

Women’s College Hospital di Toronto mewajibkan pendamping saat pemeriksaan internal dan menyediakan cermin agar pasien melihat tangan dokter.

NHS di Inggris bahkan menempelkan QR code di ruang pemeriksaan untuk pelaporan cepat dan anonim oleh pasien.

Mereka memahami satu hal penting: ruang adalah bagian dari sistem perlindungan, bukan sekadar fasilitas.

Kriminologi dan kekuasaan yang tak terlihat

Dalam teori kriminologi, pelecehan oleh otoritas profesional termasuk dalam penyalahgunaan relasi asimetris, di mana pelaku memegang kendali penuh atas kondisi fisik dan psikologis korban.

Prof. Adrianus Meliala menyebut ini sebagai bentuk kekerasan seksual yang ekstrem karena terjadi dalam atmosfer kepercayaan mutlak.

Desain ruang yang permisif terhadap kekuasaan tunggal tanpa kontrol sosial memperbesar peluang penyimpangan. Dan dalam konteks ini, arsitektur menjadi bagian dari konspirasi diam, yaitu menciptakan ilusi keamanan, sambil mematikan suara korban.

Baca juga: BPJS Kesehatan Defisit: Iuran Naik atau Subsidi Ditambah?

Indonesia membutuhkan standar baru, desain ruang pemeriksaan yang berorientasi pada perlindungan, bukan hanya efisiensi. Beberapa prinsip yang harus segera diadopsi:

• Kehadiran pendamping sebagai default, bukan pengecualian.
• Cermin reflektif di ruang pemeriksaan sensitif.
• Sistem pelaporan langsung dan anonim.
• Verbal consent di setiap tahapan, bukan hanya tanda tangan awal.
• Desain ruang yang memungkinkan pasien melihat, memahami, dan merasa berdaya.

Ini bukan sekadar estetika. Ini tentang keadilan, martabat, dan keselamatan tubuh manusia.
Jika ruang bisa menyembunyikan kejahatan, maka ia juga bisa didesain untuk menghalanginya.

Kita terlalu lama percaya bahwa kunci keselamatan pasien ada di sumpah dokter. Padahal sebagian jawabannya bisa jadi justru terletak di letak jendela, keberadaan cermin, dan tombol darurat yang tidak pernah dipasang.