Mengevaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting

PEMERINTAH menargetkan tingkat prevalensi stunting pada 2024, yang merupakan tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, bisa mencapai angka 14 persen.

Namun, berdasarkan data Kementerian Kesehatan dari survei Kesehatan Indonesia, tingkat prevalensi stunting pada 2023 masih di angka 21,5 persen.

Jika dibandingkan data 2022, di mana tingkat prevalensi stunting sebesar 21,6 persen, berarti dalam setahun terakhir, penurunan tingkat prevalensi stunting hanya mencapai 0,1 persen.

Sementara dari tahun 2021 ke 2023, penurunan prevalensi stunting bisa mencapai 2,8 persen dalam setahun.

Menjadi pertanyaan besar, alih-alih percepatan penurunan stunting, yang terjadi malah pelambatan penurunan stunting.

Padahal pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua level pemerintahan, dari tingkat pusat sampai kelurahan/desa.

Fenomena lain adalah terjadinya peningkatan prevalensi stunting di perkotaan dalam dua tahun terakhir.

Kota Depok, misalnya, mengalami kenaikan tingkat prevalensi stunting. Demikian juga di wilayah Jakarta Barat yang juga mengalami peningkatan prevalensi stunting dari 15,2 persen pada 2022 menjadi 17,1 persen pada 2023.

Padahal daerah perkotaan relatif memiliki infrastruktur dan fasilitas kesehatan lebih baik. Selain itu, kecukupan pangan terjamin serta kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan maupun menyediakan anggaran yang relatif lebih baik daripada daerah kabupaten yang didominasi pedesaan.

Menjadi pertanyaan besar, mengapa daerah perkotaan yang harusnya menjadi motor dalam percepatan penurunan stunting, justru mengalami peningkatan prevalensi stunting?

Skema percepatan penurunan stunting

Percepatan penurunan stunting pada balita sudah menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024.

Target nasional pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Untuk melaksanakan program ini, pemerintah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dengan Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Pengarah.

Percepatan penurunan stunting bertumpu pada lima pilar program. Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa).

Pilar 1 bertujuan memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa.

Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Pilar ke-2 bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting.

Pilar ketiga adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di K/L, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) yang bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.

Pilar keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

Pilar kelima adalah penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi yang bertujuan meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

Program percepatan penurunan stunting ini dilakukan dengan menetapkan fokus sasaran dan fokus wilayah.

Fokus sasaran dilakukan agar intervensi yang dilakukan efektif untuk mencegah munculnya stunting baru.

Sehingga program difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu dengan fokus intervensi pada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi sampai usia 23 bulan.