Kemenkes Bidik 50 Persen Puskesmas Layani Kesehatan Jiwa pada 2025

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa nasional melalui puskesmas secara bertahap.

Pada tahun depan, Kemenkes menargetkan 50 persen puskesmas di Indonesia dapat menyediakan layanan kesehatan jiwa.

Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Imran Pambudi, mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 40 persen puskesmas yang sudah menyediakan layanan tersebut. Namun, distribusinya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Pameran Karya Rehabilitan: Melawan Stigma di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2024

"Jadi, harapannya minimal di satu kawasan kota itu ada lima puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa," kata Imran, seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/12/2024).

Setelah target 50 persen tercapai pada 2025, Kemenkes berencana meningkatkan angka tersebut menjadi 70 persen pada tahun 2026.

Menurut Imran, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut. Salah satunya adalah jumlah tenaga profesional, seperti psikolog dan psikiater, yang masih terbatas.

Sekitar 60 hingga 70 persen psikolog dan psikiater terkonsentrasi di Jakarta, sementara di beberapa provinsi, jumlah psikolog bahkan hanya satu orang.

Untuk mengatasi hal ini, Kemenkes juga berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menjadi penolong pertama (first aider) dalam inisiatif Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis (P3LP).

Baca juga: Dampak Negatif Candaan Melewati Batas pada Kesehatan Mental

P3LP, yang mirip dengan program pertolongan pertama untuk masalah medis, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menangani masalah kesehatan jiwa sehari-hari sebelum pasien mendapatkan perawatan profesional.

Selain itu, Kemenkes juga menghadapi tantangan terkait ketersediaan obat di puskesmas.

Imran menambahkan bahwa ada lima obat yang seharusnya tersedia di puskesmas, termasuk haloperidol decanoate, obat skizofrenia yang memiliki efek jangka panjang.

Untuk memastikan ketersediaan obat tersebut, Kemenkes telah mengirimkan surat kepada kepala dinas kesehatan di seluruh Indonesia, meminta mereka untuk mengalokasikan anggaran guna pengadaan obat-obatan yang diperlukan.